Sejak Kamis (2/6), ratusan petani dari Deli Serdang, Sumatera Utara, menggelar Longmarch untuk bertemu Presiden Joko Widodo, di Jakarta. Aksi jalan kaki itu dilakukan untuk memprotes aksi penyerobotan lahan oleh PTPN 2 terhadap lahan dan tempat tinggal yang telah dikelola petani sejak tahun 1951.

Konflik agraria di Deli Serdang melibatkan petani yang tergabung dalam SPSB dengan PTPN II menyangkut lahan seluas ± 854 Ha dan area petani yang tergabung STMB seluas ± 80 Ha.

Aksi sepihak PTPN II dilakukan di lahan yang telah mendapatkan legalitas melalui SK Landreform sejak tahun 1984, bahkan 36 petani di Sei Mencirim yang ikut tergusur sudah memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM).

Kondisi di atas sangat disayangkan oleh Ketua Umum DPN Gerabng Tani, Idham Arsyad. Menurutnya, konflik agraria seperti sering terjadi, bahkan trendnya semakin meningkat dari tahun ke tahun.

“Persoalan ini harus segera diselesaikan oleh Kemntrian ATR/BPN. Jangan sampai menunggu adanya korban kekerasan, baru bertindak” ujar Idham dalam rilisnya.

Konflik ini bermula saat tahun 2017 petani yang menempati dan mengelola tanah sejak tahun 1951 dikejutkan dengan pemasangan plang oleh pihak PTPN II Deli Serdang yang tertulis Nomor Sertifikat Hak Guna Usaha No. 171/2009 di desa Simalingkar A.

Selanjutnya pihak PTPN II dikawal oleh ribuan aparat TNI & POLRI menggusur lahan-lahan pertanian masyarakat dan menghancurkan seluruh tanaman yang ada di dalamnya.

Hal tersebut sontak memicu perlawanan dari masyarakat desa Simalingkar A, Desa Duren Tunggal dan Desa Namo Bintang, Kecamatan Pancur Batu, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara hingga terjadi beprotes tani gerbang tanintrokan antara masyarakat dengan aparat keamanan.

Puluhan petani terluka dan puluhan petani lainnya ditahan di polsek hingga Polres dan dibawa ke kantor Zipur (KODIM). Sampai saat ini, sebanyak 3 orang petani yakni Ardi Surbakti, Beni Karo-Karo, dan Japetta Purba masih dikriminalisasi.

Mereka ditangkap tanpa diberikan Surat Panggilan, tidak diperlihatkan Surat Perintah Penangkapan terlebih dahulu dan juga tidak berdasarkan azas Praduga Tidak Bersalah.

Selama bertahun-tahun, para petani di Desa Simalingkar A dan Sei Mencirim telah berupaya untuk mengadukan nasib kepada Bupati Deli Serdang, DPRD tingkat II Kabupaten Deli Serdang, Badan Pertanahan Negara (BPN) Deli Serdang hingga DPRD Sumaera Utara dan Gubernur Sumatera Utara.

Namun hingga saat ini petani belum mendapatkan tanggapan dan penyelesaian yang jelas dari pihak-pihak tersebut.

“Berlarut larutnya konflik agraria ini tidak boleh dibiarkan. Negara harus hadir dan serius dalam penyelesaiankan. Menteri ATR/BPN harus segera menyelesaikan,” Idham menam.

Petani Simalingkar dan Sei Mencirim menuntut agar lahan yang telah mereka tempati sejak tahun 1951 seluas 350 ha tidak dimasukkan ke dalam penerbitan HGB. Bagi petani, lahan merupakan tempat dan penghidupan mereka.

DPN Gerbang Tani menyesalkan keterlambatan Menteri ATR/BPN menyelesaikan masalah ini sehingga berlarut sampai sekarang.

“Menteri ATR/BPN ini seolah oleh membangkang terhadap visi Nawa Cita Presiden Jokowi. Padaha mereka adalah pembantu Presiden. Yang semestinya menerjemahkan kebijakan presiden menolong rakyat, bukan malah seolah-olah tidak tahu menahu,” tegas Idham.

Idham Arsyad juga melihat urgensitas menekan jumlah konflik agraria. DPN Gerbang Tani mendukung upaya Presiden RI memberikan tanah untuk rakyat melalui redistribusi lahan atau Reforma Agraria berdasarkan UUPA No. 5 Tahun 1960 dan mencapai kedaulatan pangan.

%d bloggers like this: