Idham Arsyad, Ketua Umum DPN Gerbang Tani

Reforma agraria, dalam sejarah perjalanannya, selalu dilaksanakan oleh negara untuk merombak struktur agraria yang timpang. Perombakan ini dilakukan melalui penataan ulang yang berkaitan dengan penguasaan lahan (tata kuasa), pengggunaan lahan (tata guna), dan penataaan produksi untuk memajukan pertanian suatu bangsa. Reforma agraria mengatasi ketimpangan struktur pemilikan dan penguasaan yang sangat timpang, mengatasi konflik agraria yang bersifat struktural, serta untuk memajukan usaha-usaha produktif di perdesaan yang berbasis sumber-sumber agraria.

Kondisi tanah dan kekayaan alam Indonesia yang kaya, subur dan luas, namun sebagian besar rakyatnya masih dalam keadaan miskin inilah yang menjadi ruang bagi tumbuh dan berkembangnya gerakan reforma agraria secara terus menerus. Sejatinya konstitusi Indonesia menghendaki pengurusan dan pengelolaan tanah, air, dan kekayaan alam dijalankan secara berkeadilan agar menjadi jalan bagi terwujudnya kemakmuran dan keadilan sosial, sebagaimana termaktub dalam pasal 33 UUD 1945. Akan tetapi, pilihan politik kebijakan pembangunan nasional yang dijalankan pemerintah belum menempatkan masalah keadilan agraria sebagai dasar dan tujuan pembangunan. Akibatnya selain makin memperparah ketimpangan agrarian juga mendorong konflik agraria semakin marak.

Merujuk catatan akhir tahun KPA (Konsorsium Pembaharuan Agraria) sepanjang tahun 2019. KPA mencatat, konflik tertinggi terjadi di Provinsi Jawa Barat sebanyak 28 konflik, Sumatra Utara 24 konflik, Kalimantan Tengah 23 konflik, Jawa Timur 21 konflik, Jambi 16 konflik, DKI Jakarta 16 konflik, Riau 14 konflik, Aceh 12 konflik, Sulawesi Selatan 12 konflik dan Jawa Tengah 11 konflik. Meski berada di peringkat ke-5 dari sisi jumlah konflik, namun Provinsi Jambi merupakan penyumbang konflik agraria yang paling luas, yakni 270.086,9 hektar. Selanjutnya Sulawesi Tengah dengan luas 73.445 hektar, Lampung dengan luasan 65.176 hektar, Sulawesi Tenggara 49.748 hektar, Kalimantan Timur 45.013,73 hektar, Aceh 43.658 hektar, dan Riau 25.198 hektar.

Dalam perkembangan gerakan agraria di Indonesia, meski tidak banyak akan tetapi bukan berarti tidak ada peran dan keterlibatan ulama-ulama nusantara dalam perjuangan mewujudkan reforma agraria. Beberapa tulisan telah menunjukkan peran ulama-ulama nusantara kita dalam isu agraria dalam bentuk mengeluarkan ijtihad berdasarkan masalah agraria yang dihadapi warga desa pada masanya, sampai pada perjuangan di level kebijakan dan politik. (Syamsurijal, 2018; Luthfi, 2017; Baso, 2017).

Melalui catatan singkat ini, penulis hendak menunjukkan bagaimana peran ulama-ulama nusantara dalam mendorong reforma agraria. Sehingga hal ini bisa menjadi modal dasar dalam mengembangkan jaringan pengetahuan Islam nusantara dalam menghadapi tantangan terbaru dari reforma agraria.

Ulama Nusantara dan Reforma Agraria

KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) salah satu sosok kiyai yang dekat dengan aktivis gerakan reforma agraria. Ikut mendirikan dan terlibat sebagai pengurus di beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak d isyu pemberdayaan petani dan pedesaan seperti Bina Desa. Pergaulannya dengan aktivis agraria inilah yang mendorong mengeluarkan kebijakan yang pro-reforma agrarian semasa menjadi presiden.

Reforma agraria yang di era pemerintahan Orde Baru menjadi barang “haram” dan para pengusungnya bisa digolongkan sebagai kelompok pengusung ide dan gagasan komunis yang menjadi musuh nomor wahid negara pada era tersebut. Namun di era pemerintahan Gus Dur (1999-2001) agenda reforma agraria kembali menjadi perbincangan dalam politik nasional melalui komitmen kuat dari sang Presiden terhadap proses demokratisasi dan penegakan hak asasi manusia.

Gus Dur memberi babak penting bagi perkembangan gerakan agraria Indonesia di masa-masa selanjutnya dengan sikap dan gaya kepemimpinannya yang moderat, demokratis dan bersahabat. Seperti pengakuan para aktivis Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) bersama pengurus NGO lainnya bahwa di era pemerintahan Gus Dur lah untuk pertama kalinya bertemu secara resmi dengan Presiden dan mendiskusikan urgensi pelaksanaan reforma agraria di Indonesia. Hal yang perlu dicatat bahwa pada pertemuan itu Gus Dur mengatakan bahwa silahkan siapkan konsep dan rancangan peraturannya, nanti saya tanda-tangani. Sayangnya hal tersebut belum terjadi keburu Gus Dur dilengserkan.

Iklim demokrasi yang dibangun oleh Gus Dur dan seiring dengan bangkrutnya legitimasi politik Orde Baru telah membawa pengaruh besar bagi perubahan politik kaum tani di pedesaan yang menjadi ruang subur bagi tumbuhnya kembali gerakan masyarakat pedesaan. Kebangkitan gerakan sosial pedesaan ini juga menandai secara perlahan hilangnya politik stigmatisasi orde baru terhadap gerakan petani dan pedesaan sebagai bagian dari gerakan komunis.

Ketika Gus Dur mewacanakan mencabut TAP MPR tentang pelarangan ajaran komunisme, maka dampak politiknya secara luas juga dirasakan oleh para aktivis pendamping petani serta pimpinan petani yang selama ini memperjuangkan hak atas tanah. Beban sejarah yang terkandung dalam gerakan land reform yang diidentikkan dengan progam komunis tentu sangat memenjarakan secara psikologis bagi pejuang petani dan menghambat pembesaran gerakan agraria. Gus Dur berhasil membebaskan beban sejarah landreform masa lalu sebagai program partai komunis dengan menunjukkan posisi dan komitmennya yang jelas terhadap perjuangan kaum tani.

Pemerintahan Gus Dur yang demokratis menjadi rumah yang nyaman bagi tumbuhnya gerakan rakyat. Tidak dapat dipungkiri bahwa tata cara pengelolaan tanah dan kekayaan alam di masa Orde Baru tidak hanya menimbulkan penderitaan dan kesengsaraan bagi rakyat kecil, tetapi juga sekaligus melahirkan berbagai macam bentuk perlawanan. Sebagai bentuk perlawanan terhadap pemilik modal yang membangun hubungan yang menindas dan mengorbankan, maka para korban tersebut membentuk organisasi. Organisasi-organisasi para korban inilah yang kemudian bersuka-cita menyambut kemenangan Gus Dur dalam pemilihan Presiden tahun 1999, misalnya masyarakat Porsea yang sedang berkonflik dengan PT.Inti Indorayon Utama di Sumatra Utara.

Berselang dua bulan setelah Gus Dur terpilih menjadi Presiden, 20 Oktober 1999, sekitar 5.000 orang dengan swadaya menyelenggarakan pesta rakyat selama dua hari, 11-12 Desember 2010. Pesta Rakyat ini digelar sebagai syukuran atas terpilihnya Gus Dur yang dipandang sebagai figur yang mewakili kekuatan reformis dan memiliki latar belakang yang dekat dengan orang kecil, sekaligus sebagai syukuran atas penutupan sementara PT.Indorayon utama di era pemerintahan B.J. Habibie.

Gelora perlawanan masyarakat Porsea terhadap PT. Inti Indorayon Utama semakin menjadi-jadi ketika Menteri Lingkungan Hidup, Sonny Keraf datang di puncak acara pesta rakyat tersebut, 12 Desember 2010. Dalam orasinya, Sonny Keraf mengatakan bahwa tuntutan masyarakat Porsea untuk menutup PT.Inti Indorayon Utama secara permanen akan disampaikan ke Presiden. “Gus Dur dan Megawati sependapat bahwa kepentingan Rakyat tidak dapat lagi dikorbankan” Katanya, yang disambut pekikan dan histeria massa.

Reforma Agraria adalah program pembangunan suatu bangsa yang di dalamnya mencakup agenda untuk mengubah susunan dan hubungan-hubungan agraria berupa tanah dan kekayaan alam yang tidak adil yang telah berlangsung sejak lama sebagai warisan dari pemerintahan sebelumnya. Perombakan terhadap susunan dan hubungan agraria yang tidak adil ini dimaksudkan untuk mencapai kemakmuran dan keadilan bagi seluruh rakyat.

Untuk keberhasilan reforma agraria, salah satu syaratnya adalah adanya komitmen politik yang kuat dari pemerintah. Komitmen politik ini ditandai dengan kebijakan dan program pembangunan yang mengarah pada perbaikan kesejahteraan petani yang didasarkan pada penguasaan dan pemilikan petani secara langsung terhadap tanah dan kekayaan alam secara adil.

Harus diakui bahwa Gus Dur belum sempat menjalankan agenda reforma agraria dalam pengertian yang sejati (Genuine agrarian reform), yakni : suatu upaya restrukturisasi pengusaan, pemilikan dan pemanfaatan atas tanah dan kekayaan alam. Sependek masa pemerintahan Gus Dur, pelaksanaan reforma agraria baru tercermin sebagai kebijakan parsial dan lebih tepat digolongkan sebagai pra-kondisi bagi reforma agraria di Indonesia.

Mengapa disebut sebagai pra-kondisi? karena perhatian pemerintah pada saat itu baru sebatas untuk mengatasi masalah yang sedang mengemuka di masyarakat yakni konflik agraria yang sedang marak akibat aksi pendudukan kembali oleh petani atas tanah-tanah tanah perkebunan.

Menanggapi aksi pendudukan ini, Gus Dur mengeluarkan pernyataan yang cukup menarik dan menjadi landasan moral bagi perjuangan tani saat itu. Gus Dur menyatakan bahwa tidak tepat jika rakyat yang dituduh menjarah, karena “sebenarnya perkebunan yang nyolong tanah rakyat, Ngambil tanah kok gak bilang-bilang” ujar Gus Dur. Pernyataan tersebut dikemukakan di depan ratusan petani dan masyarakat adat dalam acara Konfrensi Nasional Sumber Daya Alam yang diselenggarakan oleh Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) bersama sejumlah NGO pada 23 Mei 2000 di Hotel Indonesia. Pada kesempatan tersebut, Gus Dur juga mengeluarkan sejumlah pernyataan yang tidak hanya merefleksikan praktik pemerintah masalah lalu dalam mengatur masalah masalah agraria dan sumber daya alam tetapi juga menunjukan solusi penyelesaiannya, termasuk kebijakan yang perlu diambil oleh pemerintah.

Selain pernyataan terkait dengan maraknya aksi pendudukan petani tersebut di atas, Gus Dur juga mengeluarkan beberapa butir pikiran, yakni : Pertama, peran Negara (pemerintah) dalam pengelolaan tanah dan sumberdaya alam akan dikurangi seminimal mungkin. Bahkan pada saatnya, pemerintah hanya akan berperan sebagai pengawas bagi pengelolaan sumber-sumber agraria yang dijalankan oleh masyarakat dan atau pengusaha. Kedua, sebaiknya 40 persen lahan dari perkebunan dibagikan kepada petani penggarap yang membutuhkan. Bahkan kalau mau, saham perkebunan itu juga dimiliki oleh masyarakat.

Ketiga, dalam hal operasi bisnis (usaha) yang berhubungan dengan tanah, menurut Gus Dur sebaiknya selalu melalui proses musyawarah untuk mufakat antara badan hukum yang ingin mengelola (berbisnis) dengan masyarakat yang sebelumnya telah memiliki atau menguasai sumber-sumber agraria tersebut. Dalam pandangan Gus Dur, mengutamakan musyawarah mufakat adalah lebih penting dibanding sebatas legalitas formal atas perusahaan tersebut.

Keempat, pada bagian lain, Gus Dur mengimbau bahwa kalau selama ini Negara menjadi kaya karena menguasai dan mengelola tanah dan sumberdaya alam, maka ke depan sebaiknya rakyat juga menikmati hal yang sama. “ kalau kita kaya harus bareng-bareng dan kalau miskin pun harus bareng-bareng”, kata Gus Dur.

Pernyataan Gus Dur tersebut di atas tidak hanya diikuti dengan aksi pendudukan tanah perkebunan di berbagai wilayah di Indonesia, tetapi juga menunjukkan kehendak kuat dari pemerintah untuk menyelesaikan konflik agraria yang membedakan dengan pemerintah sebelumnya. Perlu dicatat bahwa penanganan konflik agraria di masa pemerintahan Orde Baru lebih banyak dilakukan dengan cara melakukan penindasan dengan cara-cara kekerasan (coercion) dan penaklukan dengan cara-cara ideologis terhadap petani. Gus Dur berhasil menurunkan tindakan refresif terhadap perjuangan petani.

Maraknya konflik agraria erat kaitannya dengan prilaku dan sikap birokrat pemerintah dalam menerjemahkan kebijakan agraria yang ada. Pemerintah bertindak seolah sebagai pemilik tanah di negara ini, sehingga dengan sekehendak hati dapat memberikan penguasaan dan pengusahaan kepada sektor swasta dengan mengabaikan keentingan rakyat banyak. Praktik ini sesungguhnya bersumber kepada penafsiran yang keliru terhadap Hak Menguasai Negara (HMN) yang tercantum di dalam UUPA 1960. Sejatinya konsepsi HMN dalam politik hukum agraria sebagai terjemahan dari pasal 33 UUD 1945 yang menegaskan bahwa pengusaan negara atas kekayaan alam diperuntukkan bagi kesejahteraan rakyat, namun oleh pemerintah Orde Baru diselewengkan sehingga lebih mendatangkan petaka bagi rakyat.

Dominasi negara dalam hal pengurusan tanah dan sumber daya alam inilah yang hendak dirombak oleh pemerintahan Gus Dur dengan mengatakan bahwa sebaiknya peran negara dikurangi seminal mungkin dalam pengurusan masalah tanah dan sumber daya alam. Bahwa pengusahaan atas sumber-sumber agraria sebaiknya diberikan kepada rakyat yang sangat berkepentingan. Dalam pandangan penulis, pikiran Gus Dur ini memberi ruang bagi pengaturan lebih lanjut masalah hubungan rakyat dengan sumber-sumber agraria dan bagaimana peran negara di dalamnya.

Pernyataan Gus Dur yang menekankan perlunya musyawarah untuk mufakat dari pada pendekatan legalistik formal bagi badan hukum yang hendak berbisnis lebit tepat ditempatkan sebagai upaya pemerintah untuk melindungi rakyatnya dari gempuran pemilik modal. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa seringkali penguasaan langsung oleh rakyat atas tanah seringkali tidak berdaya menghadap badan hukum yang telah mengantongi izin usaha. Gus Dur tentu sangat menyadari bahwa sampai saat ini aturan hukum yang terkait dengan sumber-sumber agraria sama sekali tidak menguntungkan bagi masyarakat setempat. Dengan demikian bila pemerintah berpegang pada aturan hukum yang ada, maka masyarakat akan terus tersingkir dari tanah secara legal, karena badan-badan hukum tersebut bekerja atas nama Undang-Undang, seperti izin HGU di sektor perkebunan, HPH/HTI di sektor kehutanan, Kuasa Pertambangan di sektor pertambangan, dsb.

Sebagai negara agraris, maka sandaran pokok bagi kesejahteraan tentunya adalah kekayaan alam. Selama ini kekayaan alam tidak menjadi alat transformasi bagi kesejahteraan rakyat karena salah satu penyebabnya adalah karena dominasi penguasaan negara atas tanah dan kekayaan alam. Sehingga sangat tepat bila Gus Dur menghimbau agar diadakan perombakan penguasaan dan pemilikan atas tanah dan kekayaan alam yang selama ini lebih didominasi oleh badan usaha milik negara dan swasta dan membiarkan rakyat hidup sengsara.

Tentu saja pernyataan Gus Dur di atas bukanlah isapan jempol belaka, karena faktanya memang telah berlangsung ketimpangan atas pengusasaan, pemilikan dan pemanfaatan atas tanah dan kekayaan alam. Sebagai ilustrasi bahwa kurang lebih 35,1 juta hektar hutan telah dikuasai oleh perusahaan HPH, 15 juta hektar untuk HGU, 8,8 juta hekatar untuk Hutan Tanaman Industri, sementara BPS mencatat bahwa dalam 10 tahun (1993-2003) jumlah petani gurem semakin meningkat dari 10,8 juta menjadi 13,7 juta orang. Demikian pula bahwa dari 12,5 juta rumah tangga petani, sekitar 49% yang tidak memiliki lahan sama sekali, sedang bagi yang memiliki rata-rata pemilikan lahannnya hanya 0,36 hektar.

Keberpihakan pandangan dan pemikiran Gus Dur ini menunjukkan bagaimana ulama-ulama nusantara sejatinya mempunyai kedekatan dengan perjuangan reforma agraria di negeri agraris ini. Bukan hanya karena pergaulannya yang luas dengan aktivis demokrasi, hak asasi manusia serta aktivis agraria, tetapi Gus Dur mewarisi pemikiran para ulama nusantara terdahulu dalam mewujudkan kemaslahatan umat. Terdapat pertautan erat dan kesinambungan pemikiran dalam melahirkan ijtihad-ijtihad yang berkaitan tentang pengurusan dan pengelolaan sumber-sumber agraria yang berkeadilan dikaitkan dengan situasi agraria yang dihadapi oleh umat saat itu.

Dalam salah satu pidato pembukaan Muktamar NU ke-25 di Surabaya, Rais Aam PBNU Kiai Wahab Hasbullah, menegaskan: “Mewarisi bumi ini artinya membangunnya agar menjadi suatu dunia yang sejahtera, aman dan makmur, yang di dalam berisi keadilan dan kebenaran yang dijunjung tinggi”. Pernyataan KH. Wahab Hasbullah ini menegaskan bahwa bumi, air beserta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya merupakan sumber kemakmuran bersama yang pengurusan dan pengelolaannya harus memenuhi prinsip-prinsip keadilan. Pengurusan dan pengelolaanya harus menghasilkan manfaat secara bersama-sama bukan untuk segelintir orang saja, dan juga pengelolaannya harus mempertimbangkan keberlanjutannya untuk generasi mendatang, tidak dieksploitasi secara berlebihan hingga menimbulkan kerusakan yang tidak bisa diwarisi oleh generasi berikutnya.

Sosok Khodratur Syekh Mbah Hasyim Asy’ari adalah kiyainya kaum tani. Coba simak apa yang dikatakan beliau mengenai kehidupan kaum tani di negeri ini

“Pendek kata, bapak tani adalah goedang kekajaan, dan dari padanja itoelah Negeri mengeloearkan belandja bagi sekalian keperloean. Pa‟ Tani itoelah penolong Negeri apabila keperloean menghendakinja dan diwaktoe orang pentjari-tjari pertolongan. Pa‟ Tani itoe ialah pembantoe Negeri jang boleh dipertjaja oentoek mengerdjakan sekalian keperloean Negeri, jaitoe diwaktunja orang berbalik poenggoeng (ta‟ soedi menolong) pada negeri; dan Pa‟ Tani itoe djoega mendjadi sendi tempat negeri didasarkan.”.

KH. Hasyim Asy’ari menempatkan petani dalam posisi yang sangat mulia. Sebagai penolong negeri, petani menjadi tulang punggung bagi tegaknya negeri ini, karena merekala yang memproduksi pangan. Tanpa mereka, maka negara ini bisa mengalami kebangkrutan dan malapetaka karena rakyat tertimpa musibah kirisis pangan. Kita telah menyaksikan beberapa negara mengalami kekacauan sosial-politik karena bermasalah di sektor pangannya.

Keperpihakan yang ditunjukkan KH. Hasyim Asy’ari juga terwariskan kepada santri-santrinya. KH. Muhammad Chudlori pendiri dan pengasuh pesantren Tegalrejo, Magelang Jawa Tengah, adalah Guru Gus Dur dan santri KH. Hasyim Asy’ari di Tebuireng pernah mengambil keputusan yang menakjubkan pada saat terjadi ketegangan antara santri dan komunitas musik terkait dengan penggunan dana desa. Sang kiyai memutuskan dana desa tersebut untuk membeli alat musik gamelan, bukan berdasarkan kepentingan santri yang menghendaki perbaikan masjid. (Baso, 2017).

Ketauladanan para ulama nusantara di atas menunjukkan bahwa mereka menjadi ulama yang menyelesaikan persoalan ummat dalam kerangka mewujudkan kemaslahatan bersama. Metode penyeleaian masalahnya menunjukkan hasil racikan antar teks dan konteks, hasil racikan antara hukum syar’i dengan hukum adat. Dia menjadi racikan yang baik kaena peraciknya mengamalkan agama dalam bingkai kebudayaan (guyub dan gotong royong).

Selain melakukan ijtihad agraria dan pembelaan langsung hak atas tanah, ulama-ulama nusantara dan aktivis nahdiyyin juga secara aktif terlibat dalam perjuangan kebijakan dan politik melalui wadah Nadhatul Ulama dan organisasi Pertanian Nadhatul Ulama (PERTANU) di masa awal pelaksanaan land reform di Indonesia.

Sejarah kontribusi NU terhadap perjuangan agraria di Indonesia sudah ditandai dengan keterlibatan NU sebagai partai yang ikut andil dalam perancangan UUPA tahun 1960 di parlemen. Di sini, ulama-ulama Nadhatul Ulama mempunyai kontribusi yang besar dalam pengawalan lahirnya kebijakan tersebut. UUPA adalah kebijakan yang bersifat populis yang secara tegas menghendaki tanah pertanian sebagai alat untuk memajukan kehidupan kaum tani dan menghapus jejak kolonialisme dalam kebijakan agraria karena tidak sesuai dengan karakter dan watak bangsa Indonesia.

Untuk memaksimalkan pengawalan kebijakan land reform sampai pada tingkat tapak, Partai Nahdhatul Ulama mendirikan berbagai cabang Pertanian Nahdhatul Ulama (PERTANU) di seluruh nusantara beserta pengawalannya untuk dapat berjalan efektif dalam mengawal land reform. Para pengurus PertaNU dari pusat hingga daerah benar-benar menegakkan disiplin organisasi dalam pengawalan pelaksanaan land reform dan bagi hasil agar berjalan dengan baik. Seperti yang ditunjukkan oleh PertaNU Jawa Tengah Tahun 1962 yang mengeluarkan surat yang berisi bahwa mengingat situasi yang semakin maju saat itu terkait pelaksanaan bagi hasil sebagai bagian dari kebijakan land reform, maka “… Pertanu tidak akan tinggal diam, bertopang dagu, dan masa bodoh, terbukti dengan tidak absennja PertaNU dalam kepanitiaan land reform atau lembaga-2 Pemerintah lainnja jang berungsurkan ketanian” (Luthfi, 2017).

Pembagian peran antara organisasi tani di lapangan dengan petugas partai di parlemen juga berjalan dengan sangat baik. Misalnya ditunjukan melalui sikap tegas dari KH. Idham Chalid terhadap kebijakan land reform diselewengkan melalui mekanisme wakaf palsu, dengan tidak segan-segan pada sidang Dewan Pertimbangan Agung, 19 Januari 1965 mengutuk hibah dan wakaf palsu serta menyetujui pengusutan tindakan tersebut. Demikian pula K.H. Wahab Chasbullah yang lebih menekankan pada penciptaan keadilan, K.H Farid Ma’ruf justru menyoroti pelaksanaan land reform yang lamban sebab gerakan kaum tani belum kuat melaksanakan UUPA dan UUPBH, serta adanya tuan tanah yang mendapat bantuan pejabat korup (Luthfi, 2017).

Sebagai partai, Nadhatul Ulama sangat meyakini bahwa hanya dengan menjalankan UUPA dan UU Bagi Hasil maka kemajuan agraria di lapangan dapat tercapai. Pada peringatan Hari Tani tahun 1964 sekaligus tahun terakhir pelaksanaan Land reform Tahap I, Ketua Umum PB PertaNU, Hadji Mohammad Munasir menyatakan secara tegas bahwa

“…sesudah Peringatan Hari Tani ini hendaknja kita kerdja lebih keras dengan semangat gotong rojong agar Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang Undang Perdjandjian Bagi Hasil dapat diudjutkan dengan segera sesuai dengan djiwa dan tudjuan undang2 itu sendiri, tidak diselewengkan dan tidak disalahgunakan, misalnja sesudah redistribusi tanah, ada sekarang istilah, ‘tani tangan halus’ karena pembagian tanah jang mestinja djatuh di tangan penggarap tapi djatuh di tangan orang2 jang bukan petani. Dengan terlaksananja Undang Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perdjandjian Bagi Hasil, kita akan bisa lebih madju.” (Luthfi, 2017).

Akumulasi Penguasaan Tanah dan Hancurnya Kebudayaan Agraris

Krisis agraria terjadi akibat adanya diskriminasi hak beserta pengetahuan kecerdasan, dan kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat. Konsesi itu bagian hulu dari sirkuit komoditas global, mulai dari penguasaan tanah dan sumber daya alam, sistem produksi kapitalistik, sirkulasi rantai komoditas secara global, dan pada akhirnya itu membentuk konsentrasi kekayaan perusahaan-perusahaan raksasa, yang diperantarai oleh pembelian komoditas global yang meluas karena kemampuan teknologi memodifikasi hasrat dan daya beli konsumen.

Ketika pemegang lisensi mengusir warga yang memiliki akses sebelumya atas sumberdaya bersama, terjadilah eksklusi atau land/resource grabbing oleh pemegang lisensi. Namun, ketika warga mempertahankan aksesnya, menolak penghilangan akses sumber daya bersama itu, melancarkan tindakan bertahan dan melawan tindakan eksklusi itu, serta mendelegitimasi klaim lawannya maka terbentuklah konflik agraria struktural, dan krisis sosial ekologi yang memorakporandakan masyarakat di pedesaaan dan perkotaan (Rachman, 2020).

Apa yang kita sebut sebagai krisis agraria saat ini sejatinya merupakan akibat dari paradigma pembangunan ekonomi yang menempatkan akumulasi penguasaan tanah skala luas sebagai sandarannya. Tanah dan kekayaan alam menjadi modal untuk akumulasi, sehingga praktik di lapangannya adalah memisahkan masyarakat terlebih dahulu dari tanahnya dan kemudian mereka ditempatkan sebagai tenaga kerja yang tidak lagi dapat menghasilkan ekonomi secara langsung dari mengolah tanah. Inilah tahap awal dari proses kapitalisme agraria yang terus menerus berkembang hingga saat ini dan mengobarkan petani, nelayan dan masyarakat adat.

Saat ini, dalam kerangka pemenuhan bahan pangan dan energi dalam skala global, praktik perampasan dan aneksasi tanah-tanah rakyat semakin meluas. Akibatnya potret ketimpangan atas penguasaan lahan dan kekayaan alam semakin tajam, kelas buruh tani dan petani gurem terus meningkat serta secara terus menerus terjadi proses urbanisasi ke kota yang berasal dari desa-desa yang sudah teraneksasi baik oleh proyek perkebunan, pertambangan, kehutanan dan proyek-proyek pemerintah di bidang infratruktur yang membutuhkan tanah luas.

Akumulasi penguasaan tanah secara serius juga merusak kebudayaan agraris yang sejatinya menjadi modal dasar untuk membangun kemandirian dan kedaulatan bangsa ini. Penyingkiran satu rumah tangga petani dalam lingkup desa atau komunitas-komunitas adat dari wilayahnya adatnya tidak hanya berdampak pada hilagnya sumber-sumber ekonomi mereka, akan tetapi juga menghancurkan pengetahuan masyarakat dalam kaitannya dengan memanfaatkan sumber daya alam untuk keperluan penyediaan pangan, energi dan kesehatan.

Hampir kita tidak menemukan lagi kreativitas dan peningkatan pengetahuan suatu komunitas dalam mengolah pangan dan kesehatan. Padahal potensi alam kita, misalnya saja dari keanekaragam hayati dengan luas hutan yang kita miliki adalah merupakan sumber pengobatan dan bahkan menjadi bahan kecantikan yang sangat luar biasa dan juga potensi ekonominya yang sangat luar biasa.

Tantangan dan Peluang

Dari sini sebanarnya kita dapat mengambil kesimpulan bahwa dengan menjalankan reforma agraria tidak hanya sebagai solusi agar rakyat kita bisa meningatkan pendampatan ekonominya dari sumber-sumber agrarian tersebut, tetapi juga dapat menata ulang pengetahuan kita berkaitan dengan potensi alam yang kita miliki dengan menawarkan alternatif ekonomi yang potensi ekonominya sangat luar biasa tetapi melalu pendekatan kreativitas dan teknologi, bukan lagi dengan mengandalkan pada usaha-usaha ekstraktif yang menghancurkan alam.

Jam’iyah kita yang jumlahya sangat banyak tersebut harus kita selamatkan dari proses aneksasi usaha-usaha ekonomi ekstraktif yang mengandalkan penguasaan tanah luas. Juga mereka adalah potensi sebagai kekuatan-kekuatan produktif yang sangat luar biasa. Pasar sekaligus produsen dan bisa menjadi pelopo ekonomi alternatif dari memanfaatkan potensi kekayaan alam untuk usaha-usaha di sektor pangan, kesehatan dan kecantikan.

Untuk sampai pada kondisi yang seperti di atas, maka beberapa hal yang menjadi rekomendasi, antara lain : 1) Memperkuat gerakan literasi agraria dengan mengambil hikmah dan ketauladanan dari ulama-ulama nusantara yang senangtiasa mengeluarkan ijtihad yang berkaitan dengan problem agraria yang dihadapi umat saat itu. 2) Reforma agraria menjadi jalan bagi menguatkan kembali kebudayaan agraris yang sejatinya menjadi jati diri dan benteng pertahanan semest warga nadhiyyin di pelosok-pelosok desa. Penguataan kebudayaan agraris harus disertai dengan upaya terus menerus meningkatkan kapabilitas dan pengetahuan warga terkait bagaimana mengolah pangan dan kesehatan yang bersumber dari potensi dan kekayaan alam yang dimiliki.

Referensi

  • Ahmad Nashih Luthfi, 2017. Sejarah dan Revitalisasi Perjuangan Pertanian Nahdlatul Ulama Melawan Ketidakadilan Agraria. Jurnal Bhumi vol.3 No.2 November 2017.
  • Anggarini, Gita. 2016. Islam dan Agraria: Telah Normatif dan Historis Perjuangan Islam dalam Merombak Ketidadilan Agraria. STPN Press: Yogyakarta.
  • Baso, Ahmad. 2017. KH. Hasyim Asy’ari; Guru Para Kiyai Pesantren dan Warana Kearifan Nusantara. Meseum Kebangkitan Nasional, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia: Jakarta.
  • Handoko, Widhi. 2017. Negara Makar Terhadap Pangan. Roda Publika Kreasi: Bogor.
  • Catatan Akhir Tahun 2019 Konsorsium Pembaruan Agraria. 2020. Dari Aceh sampai Papua: Urgensi Penyelesaian Konflik Struktural dan Jalan Pembaruan Agraria Ke Depan. KPA.
  • Rachman, Noer Fauzi, 2012. Land Reform dari Masa ke Masa. Tanah Air Beta dan KPA.
  • Rachman, Noer Fauzi. 2013. “Rantai penjelas konflik-konflik agraria yang kronis, sistemik, dan meluas di Indonesia”. Jurnal Bhumi .
  • Rachman, Noer Fauzi, 2020. Krisis Pengurusan Kolektif Sumberdaya. Kompas.
  • Syamsurijal, 2018. Tanah Keramat Nan Suci: Islam Nusantara dan Kedaulatan Rakyat atas Tanah. Jurnal Mimikri Vol 4 no.1 2018

 

Yossy Suparyo
%d bloggers like this: