Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Gerbang Tani menolak terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) 85 tahun 2021 tentang Tarif dan Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) bidang perikanan. DPN Gerbang Tani menilai PP 85/2021 memberatkan para nelayan dan pengusaha bidang perikanan karena tarif PNBP sektor perikanan naik hingga 600 prosen.

DPN Gerbang Tani berpendapat saat ini nelayan tengah mengalami kesusahan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Lahirnya PP 85/2021 dianggap tidak tepat, bahkan menambah beban para nelayan.

“Tidak seharusnya negara membebani rakyatnya dengan beban tarif PNBP yang sangat tinggi,” tegas Idham Arsyad, Ketua Umum Gerbang Tani.

DPN Gerbang Tani meminta pemerintah segera menindaklanjuti tuntutan nelayan untuk mencabut PP 85 /2021. Alih-alih, meningkatkan PNBP dari sektor kelautan, kebijakan ini justru kontaproduktif karena membuat roda ekonomi sektor perikanan terjun bebas.

DPN Gerbang Tani juga menilai tarif pungutan hasil perikanan tidak masuk akal. Untuk alat tangkap jaring insang skala kecil yang awalnya Rp 260.950,-/tahun naik menjadi Rp 1.024.140,-/tahun. Untuk alat tangkap pancing cumi untuk skala kecil, awalnya Rp 600.000,-/tahun menjadi Rp 3.635.625,-/tahun dan kebijakan ini juga berlaku bagi alat tangkap yang tradisional, seperti Bubu.

“Untuk alat tangkap skala besar, awalnya sebesar Rp 1.948.200,-/tahun menjadi Rp 4.366.684/tahun,” ujar Idham merinci.

DPN Gerbang Tani mengajak untuk seluruh pihak untuk menyuarakan keprihatinan atas PP 85/2021. Secara kelembagaan, DPN Gerbang Tani mengirim surat resmi pada Presiden Joko Widodo untuk untuk mencabut kebijakan ini.

%d bloggers like this: